Republik
Maluku Selatan
Maluku Selatan
Republik Maluku Selatan atau RMS adalah
sebuah republik di Kepulauan Maluku yang didirikan tanggal 25 April 1950.
Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru.[rujukan?] RMS di Ambon
dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram
masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada
pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam
pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris
Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966, presiden dalam
pengasingan dilantik di Belanda. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan
dipimpin oleh John Wattilete, pengacara berusia 55 tahun, yang dilantik pada
April 2010.
sebuah republik di Kepulauan Maluku yang didirikan tanggal 25 April 1950.
Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru.[rujukan?] RMS di Ambon
dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram
masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada
pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam
pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris
Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966, presiden dalam
pengasingan dilantik di Belanda. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan
dipimpin oleh John Wattilete, pengacara berusia 55 tahun, yang dilantik pada
April 2010.
Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Jajahan
Belanda mencapai jumlah tersebut pada abad ke-19 dengan didirikannya Hindia
Belanda. Perbatasan Indonesia saat ini terbentuk melalui ekspansi kolonial yang
berakhir pada abad ke-20. Pasca-pendudukan oleh Kekaisaran Jepang tahun 1945,
para pemimpin nasionalis di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak
semua wilayah dan suku di Indonesia yang langsung bergabung dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi
muncul di Maluku Selatan dengan bantuan pemerintah dan militer Belanda.
Kontra-revolusioner Maluku Selatan awalnya bergantung pasa perjanjian
pascakolonial yang menjanjikan bentuk negara federal. Saat perjanjian yang
disepakati antara pemerintah Belanda dan Indonesia pada Desember 1949 ini
dianulir, mereka langsung memproklamasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan
pada April 1950 dengan harapan mendirikan negara sendiri. Para pemimpin Maluku
Selatan mendasarkan keputusan mereka pada perjanjian yang menjamin otonomi
untuk setiap negara dalam federasi.
Belanda mencapai jumlah tersebut pada abad ke-19 dengan didirikannya Hindia
Belanda. Perbatasan Indonesia saat ini terbentuk melalui ekspansi kolonial yang
berakhir pada abad ke-20. Pasca-pendudukan oleh Kekaisaran Jepang tahun 1945,
para pemimpin nasionalis di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak
semua wilayah dan suku di Indonesia yang langsung bergabung dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi
muncul di Maluku Selatan dengan bantuan pemerintah dan militer Belanda.
Kontra-revolusioner Maluku Selatan awalnya bergantung pasa perjanjian
pascakolonial yang menjanjikan bentuk negara federal. Saat perjanjian yang
disepakati antara pemerintah Belanda dan Indonesia pada Desember 1949 ini
dianulir, mereka langsung memproklamasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan
pada April 1950 dengan harapan mendirikan negara sendiri. Para pemimpin Maluku
Selatan mendasarkan keputusan mereka pada perjanjian yang menjamin otonomi
untuk setiap negara dalam federasi.
Gerakan Aceh
Merdeka
Merdeka
Pada 4 Desember 1976 inisiator Gerakan Aceh Merdeka Hasan di
Tiro dan beberapa pengik utnya mengeluarkan pernyataan perlawanan
terhadap pemerintah RI yang dilangsungkan di perbukitan Halimon di kawasan
Kabupaten Pidie. Diawal masa berdirinya GAM nama resmi yang digunakan adalah
AM, Aceh Merdeka. Oleh pemerintah RI pada periode 1980-1990 nama gerakan
tersebut dikatakan dengan GPK-AM. Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut
mendapat sambutan keras dari pemerintah pusat RI yang akhirnya menggelar sebuah
operasi militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan DOM
(Daerah Operasi Militer) pada paruh akhir 80-an sampai dengan penghujung 90-an,
operasi tersebut telah membuat para aktivis AM terpaksa melanjutkan
perjuangannya dari daerah pengasingan. Disaat rezim Orde Baru berakhir dan
reformasi dilangsungkan di Indonesia, seiring dengan itu pula Gerakan Aceh
Merdeka kembali eksis dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya.
Tiro dan beberapa pengik utnya mengeluarkan pernyataan perlawanan
terhadap pemerintah RI yang dilangsungkan di perbukitan Halimon di kawasan
Kabupaten Pidie. Diawal masa berdirinya GAM nama resmi yang digunakan adalah
AM, Aceh Merdeka. Oleh pemerintah RI pada periode 1980-1990 nama gerakan
tersebut dikatakan dengan GPK-AM. Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut
mendapat sambutan keras dari pemerintah pusat RI yang akhirnya menggelar sebuah
operasi militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan DOM
(Daerah Operasi Militer) pada paruh akhir 80-an sampai dengan penghujung 90-an,
operasi tersebut telah membuat para aktivis AM terpaksa melanjutkan
perjuangannya dari daerah pengasingan. Disaat rezim Orde Baru berakhir dan
reformasi dilangsungkan di Indonesia, seiring dengan itu pula Gerakan Aceh
Merdeka kembali eksis dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya.
Konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung
hingga pemerintah menerapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003,
setelah melalui beberapa proses dialogis yang gagal mencapai solusi kata
sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM. Konflik tersebut sedikit
banyak telah menekan aktivitas bersenjata yang dilakukan oleh GAM, banyak
diantara aktivis GAM yang melarikan diri ke luar daerah Aceh dan luar negeri.
Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa
pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan
mediasi oleh pihak internasional.
hingga pemerintah menerapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003,
setelah melalui beberapa proses dialogis yang gagal mencapai solusi kata
sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM. Konflik tersebut sedikit
banyak telah menekan aktivitas bersenjata yang dilakukan oleh GAM, banyak
diantara aktivis GAM yang melarikan diri ke luar daerah Aceh dan luar negeri.
Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa
pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan
mediasi oleh pihak internasional.
Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai
tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti
Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.
tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti
Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.
Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim
perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa,
Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada
15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang
bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan
beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya
adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai
politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.
perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa,
Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada
15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang
bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan
beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya
adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai
politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.
Meski, perdamaian tersebut, sejatinya sampai sekarang masih
menyisakan persoalan yang belum menemukan jalan keluar. Misal saja berkait
dengan Tapol/Napol Aceh yang masih berada di penjara Cipinang, Jakarta seperti
Ismuhadi, dkk. Selain juga persoalan kesejahteraan mantan prajurit kombatan GAM
yang cenderung hanya dinikmati oleh segelintir elit.
menyisakan persoalan yang belum menemukan jalan keluar. Misal saja berkait
dengan Tapol/Napol Aceh yang masih berada di penjara Cipinang, Jakarta seperti
Ismuhadi, dkk. Selain juga persoalan kesejahteraan mantan prajurit kombatan GAM
yang cenderung hanya dinikmati oleh segelintir elit.
Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai
diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM
melalui juru bicara militernya, Sofyan Dawood, menyatakan bahwa sayap militer
mereka telah dibubarkan secara formal.
diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM
melalui juru bicara militernya, Sofyan Dawood, menyatakan bahwa sayap militer
mereka telah dibubarkan secara formal.
Organisasi
Papua Merdeka
Papua Merdeka
Organisasi
Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan tahun
1965 dengan tujuan membantu dan
melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua
dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri
dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Organisasi ini
mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi dan pelatihan
dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai
organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat.
Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan tahun
1965 dengan tujuan membantu dan
melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua
dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri
dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Organisasi ini
mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi dan pelatihan
dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai
organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat.
Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan
meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan
pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik,
mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian
dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa-bawa bendera Bintang
Kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan "Hai
Tanahku Papua" dan lambang nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi
sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai
Perjanjian New York.
meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan
pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik,
mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian
dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa-bawa bendera Bintang
Kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan "Hai
Tanahku Papua" dan lambang nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi
sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai
Perjanjian New York.
http://id.wikipedia.org/wiki/Opm
Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar